Usai penyerahan surat keputusan itu, Diky Chandra menyarankan, Bupati Garut meneruskan pemerintahan di sana sendirian, tanpa ditemani wakil. ”Bupati bisa bekerja tanpa saya, saya pikir gak susah bekerja tanpa wakil, daripada (jabatan wakil bupati) nanti jadi barang dagangan,” katanya.
Diky mengajukan surat mundur pada 5 September 2011 lalu. (baca: Dicky Chandra Resmi Kembali Jadi Warga Biasa). Sebenarnya surat itu diterima resmi pemerintah provinsi Jawa Barat pada, Jumat, 2 Desember 2011 dan baru diserahkan hari ini, Senin, 5 Desember 2011.
Keputusan Mentri juga diberikan pada Bupati pasangan Diky, Aceng M Fikri, perwakilan DPRD Garut dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. ”Sabtu, Minggu libur, Senin kita serahkan,” kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. ”Sekarang beliau (Diky) sudah tidak jadi wakil bupati lagi. Diberhentikan terhormat terhitung tanggal ditetapkan."
Soal pengganti Diky, Heryawan mengatakan, menyerahkannya pada aturan yang berlaku. ”Yang memproses DPRD kalau memungkinkan secara undang-undang, mau diproses ada wakil boleh, mau tidak diproses boleh juga, terserah pilihan orang Garut, kita tidak ikut campur,” katanya di kantor Gubernur, Gedung Sate, Bandung
Bupati Garut Aceng M Fikri mengatakan, pasca berhentinya Diky, tidak akan mengangkat pelaksana tugas sementara penggantinya. ”Di SK Menteri Dalam Negeri tidak disyaratkan mengangkat pelaksana, karena mungkin tugas-tugasnya masih bisa di-handle,” katanya.
Penyerahan petikan keputusan menteri ini diwarnai aksi unjuk rasa di tempat yang berbeda. Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Gerakan Garut Menggugat, menggeruduk kediaman Gubernur di Gedung Pakuan, Bandung.
Koordinator pengunjuk rasa, Zamzam Zomantara mendesak agar Sekretaris Daerah Garut, Ilham Allirahman diberhentikan dari jabatannya. Pendemo menuding Ilham sebagai biang kerok carut marutnya kondisi pemerintahan Garut.
Sumber : Diky Candra Nggak Mau Jadi Barang Dagangan
